Teater Modern di Aceh

TEATER MODERN DI ACEH: HIDUP SEGAN MATI TAK MAU

Oleh: Sulaiman Juned *)

Andaikan permasalahan dana yang membuat dunia seni pertunjukan teater agak tersendat-sendat, seperti kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Begitulah amsal nafas kehidupan dunia teater di seluruh Indonesia. Berbicara masalah dana, komunitas-komunitas teater dimanapun ia berada tetap saja harus merogoh uang dari kantong sendiri untuk sebuah produksi teater. Biasanya sutradara harus mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai proses kreatif berteater. Jangankan di daerah, Jakarta saja masih mengalami fenomena seperti ini. Namun lain halnya dengan kondisi di Nanggroe Aceh Darussalam sekarang ini, dana melimpah baik dari pemerintah maupun NGO asing pasca tsunami. Dana tersebut ada yang dikhususkan untuk perkembangan dan kemajuan dunia seni di Aceh, bahkan ada yang lebih khusus lagi untuk kemajuan dunia teater di Aceh. Tapi alangkah sayang, jangankan untuk berkembang maju, jalan di tempat pun tidak.

Masa lalu Teater Aceh dan Pasca Tsunami.
Mari kita melirik hati, mengenang sekian puluh tahun ke belakang produktivitas teater modern Indonesia di Aceh. Masa itu, pendanaan sulit, kelompok teater ramai yang paling menyenangkan persaingan juga menjadi sehat. Antara tahun 1970-1997 Taman budaya Aceh yang digawangi Drs. Sujiman A.Musa, M.A memprogramkan pertunjukan teater pilihan tiap bulan. Program tahunan ini hanya dipilih lima kelompok teater yang dianggap berkualitas untuk pentas, dana didukung oleh Taman Budaya Aceh sekitar Rp.500.000,- per grup selebihnya ditanggung masing-masing kelompok teater tersebut jika kurang. Waktu itu, muncullah kelompok-kelompok teater independen seperti; Sanggar Kuala pimpinan Yun Casalona, Teater Mata pimpinan (Alm) Maskirbi, Teater Bola pimpinan (Alm) Junaidi Yacob, Teater Mitra Kencana pimpinan (Alm) Pungi Arianto Toweran, Kriya Artistika pimpinan Kostaman, Teater Peduli pimpinan (Alm), M.Nurgani Asyik, Sanggar Cempala Karya pimpinan Sulaiman Juned, Teater Alam pimpinan Din Saja, Sanggar Kuas pimpinan M.J. Seda, Teater Kosong pimpinan T. Yanuarsyah, teater Gita pimpinan Junaidi Bantasyam. Ada juga kelompok teater kampus yang masa itu ikut bernafas, seperti; Gemasatrin FKIP Unsyiah pimpinan Inal Fromi, Sanggar Kisnaka Unsyiah Pimpinan Zab Bransah, UKM-Teater Bestek-Fak. Ekonomi Unsyiah pimpinan Iwan Yacob, Sanggar Kita Fak. Hukum Unsyiah pimpinan J.Kamal Farza, UKM-Teater Nol pimpinan Jarwansyah. Denyut nadi perteateran di Aceh dalam kurun waktu tersebut memang terus berkembang dan mencapai puncak keemasannya. Ini dibuktikan setiap ada pertemuan teater Indonesia dimana saja, teater Aceh pasti ikut serta, seperti pertemuan teater Indonesia di Makasar 1990, di Jakarta tahun 1995, terakhir di Pekanbaru tahun 1997, setelah itu teater Indonesia pun tidak pernah lagi mengadakan pertemuan sekaligus tak memiliki isu.
Rekan-rekan seniman teater Sumatera cepat membaca kondisi ini, lalu memunculkan isu teater Indonesia kita tatap dari Sumatera. Isu ini ditangkap dan dilaksanakan oleh Jurusan teater STSI Padangpanjang dengan label Pekan Apresiasi Teater. Lagi-lagi Aceh hanya muncul satu kelompok teater, Teater Reje Linge Takengon Aceh Tengah pimpinan Salman Yoga. Sayang, merekapun datang hanya sebagai peninjau bukan mementaskan raga teater, menyedihkan memang. Bolehlah, alasan keterpurukkan teater di Aceh karena konflik yang berkepanjangan antara GAM dan TNI serta POLRI sehingga teater tidak diperbolehkan melakukan pementasan malam hari. Kita kenang masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang, kesenian dan seniman Indonesia di ikat ruang geraknya. Namun seni dan seniman tetap melakukan aktivitasnya, jadi alasan klasik tersebut hanya untuk menutupi ketidakmampuan dalam berproses kreatif.
Ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Teater dijadikan media pembelajaran moralitas, dan rehabilitasi psikologis bagi anak-anak korban tsunami. Sesungguhnya ini awal yang sangat baik, namun sayang di Nangroe Aceh Darussalam dalam kurun waktu itu bermunculanlah teater-teater yang berjenis Lawakan. Setiap ada pertunjukan teater pasti pertunjukan tersebut menjadi lawak (bukan komedi), penonton hanya membawa pulang tertawa setelah menyaksikan pertunjukan. Begitulah kondisi teater di Aceh.
Selanjutnya tanggal 12 sampai 18 April 2008, di Taman Ratu Syafiatuddin Banda Aceh diadakan kegiatan budaya Diwana Cakradonya, dalam kegiatan tersebut juga muncul event festival teater se-Nanggroe Aceh Darussalam. Ada rasa bangga dan haru ketika mendengar kegiatan teater diberi ruang dalam pesta budaya Aceh tersebut. Namun penulis sangat renyuh menyaksikan teater dipertunjukan dalam pasar malam, dengan fasilitas pertunjukan di bawah standar. Warga dan Pemerintah Daerah Aceh belum menghargai seni teater, yang paling menyedihkan malah masyarakat seniman ikut pula merendahkan dirinya. Apalagi ketika penulis menyaksikan pertunjukan demi pertunjukan, secara keseluruhan pekerja teater Indonesia di Aceh kurang mengerti konsepsi pemeranan, penyutradaraan dan artistik sehingga menggarap pertunjukan teater hanya mengandalkan pengalaman empirik semata. Teater dewasa ini, bukan lagi sekedar hobi, teater telah jadi bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi berteater itu harus berguru bukan meniru. Tataran dunia perteateran di Aceh masih dalam taraf menirukan rutinitas kehobian dalam menggeluti teater. Festival teater Se-NAD itu, muncul dalam rutinitas ketimbang tak ada pertunjukan, makanya dilaksanakanlah kegiatan yang menghabiskan banyak uang dengan kualitas kegiatan rendah. Festival teater seharusnya dilaksanakan di gedung pertunjukan yang siap dengan fasilitas pendukung seperti lighting (cahaya), gedung pertunjukan yang memiliki akuistik bagus yang akhirnya berimbas pada kualitas pertunjukan.

Aceh Butuh Lembaga Pendidikan Tinggi Seni
Masyarakat teater Aceh memiliki budaya lokal berteater seperti; dalupa, guel, P.M.T.O.H, didong, dangderia, hikayat dan sebuku serta Gelanggang Labu. Teater-teater tradisi ini, mampu menjadi pemicu teaterawan Aceh dalam proses kreatifnya. Dewasa ini, generasi Aceh banyak yang tidak kenal lagi mengenai seni tradisi yang bernilai tinggi ini. Atas dasar inilah, tak ada salahnya penulis menggantungkan harapan kepada Pemerintah Daerah, Praktisi Keilmuan, Seniman, dan Seniman Akademis baik yang berada di Aceh maupun di luar Aceh untuk duduk bersama memikirkan dan merumuskan pendirian Lembaga Pendidikan Seni di Aceh. Andai Lembaga Pendidikan Seni ini berdiri, tidak hanya mampu mendokumentasikan seni teater tradisional Aceh, namun akan berada dalam cakupan seni yang universal menjadi laboratorium seni Islam Nusantara. Hal ini dapat terealisir karena Aceh kini memiliki hukum Islam sebagai landasan ideal dalam bermasyarakat melalui Qanun Nanggroe Aceh Darussalam. Jika hal ini dikaji serius oleh masyarakat seniman dan PEMDA NAD, maka Seniman Aceh juga harus melahirkan Qanun (Hukum) tentang kesenian. Seni Aceh adalah seni yang berlandaskan Islam. Jadi lembaga pendidikan seni di NAD berbeda dengan kajian seni yang ada di IKJ Jakarta, ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, ISI Bali, STSI Bandung, STSI Padangpanjang, STKW Surabaya, AKMR Pekanbaru, Akademi Seni Papua. Lembaga Pendidikan Seni ini, selain mampu mengangkat martabat kesenian Aceh, juga mampu mendokumentasikan seluruh seni tradisi Aceh sekaligus mengkaji seni secara keilmuan tidak hanya sebagai hobi. Andaikan Lembaga Pendidikan Seni berdiri di Aceh, ia akan mampu menjawab tantangan jaman terhadap kualitas intelektual seniman Aceh, bukan kuantitasnya. Sekaligus menjadikan Aceh tempat kajian seni yang Islami di dunia selain Turki. Bagaimana (?) Semoga!



*) Penulis adalah Penyair, Sutradara dan pimpinan Komunitas Seni Kuflet Padangpanjang, juga dosen jurusan teater STSI Padangpanjang asal Aceh.